Pil Pahit Itu Bernama BPJS

Foto: news.detik.com

Saya terpaku membaca pesan yang masuk pada gawai yang sedang saya gunakan, isinya pemberitahuan tentang tunggakan pembayaran BPJS.

Memang sih, kalau dilihat dari jumlahnya sepertinya saya sudah menunggak sekitar tiga bulan lebih, kalau dilihat dari jumlahnya sepertinya masih tarif lama.

Kegelisahan saya bertambah ketika melihat judul berita salah satu media online yang judulnya kalau tidak salah "Iuran BPJS Kesehatan Naik, Kalau Nunggak Didenda Hingga Rp. 30 juta".

Karena tidak mau hanya melihat judul saya, coba membaca lengkap beritanya, setelah membaca lengkap ternyata kita memang bisa kena denda hingga 30 juta, disitu juga disebutkan bahwa denda itu disebut sebagai denda layanan, walaupun memang belum diatur dalam Perpres No.75 Tahun 2019.

Di berita tersebut juga disebutkan jika kenaikan iuran BPJS nanti akan berlaku per tanggal 1 Januari 2020 nanti. Kenaikannya tidak main-main sampai 100 persen, rinciannya, kelas tiga dari 25 ribu menjadi 42 ribu, kelas dua dari 51 ribu menjadi 100 ribu, kelas satu dari 80 ribu menjadi 160 ribu.

BPJS kesehatan ini memang sudah lama menjadi kontroversi, sejak pemerintahan SBY hingga hari ini. Banyak pihak yang telah menolak mentah-mentah sistem asuransi kesehatan plat merah ini. Bayangkan saja besarannya hampir sama dengan iuran asuransi yang dimiliki swasta. 

Nah, yang bikin saya tidak habis pikir adalah sepertinya Perpres yang pertama yang ditanda- tangani oleh Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah Perpres No.75 tahun 2019 tentang kenaikan tarif BPJS kesehatan.

Inilah pil pahit pertama Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kepada rakyat, padahal janji kampanyenya di periode kedua ini adalah pembangunan sumber daya manusia, setelah pada jilid pertama banyak mengurusi infrastruktur.

Saya kira ini bertentangan antara janji dan realitas, karena bagaimana meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia jika kesehatannya mahal. Kita semua tahu bahwa salah satu indikator dalam pembangunan manusia adalah kesehatan.

Pemerintahan Jokowi jilid dua ini jika berpihak kepada rakyat dan menjalankan fokusnya dalam hal pembangunan manusia seharusnya tidak menaikkan iuran BPJS. Iuran BPJS yang sedari awal sudah memberatkan malah justru dinaikkan dengan alasan defisit yang justru berbanding terbalik dengan gaji para direksi BPJS yang melangit. 

Mari kita lihat data APBN 2019, anggaran belanja yang paling besar ada di kementerian pertahanan sebesar Rp.127,4 Triliun kemudian disusul kementerian PUPR sebesar Rp.120 Triliun, menurut menteri keuangan ada peningkatan anggaran pada dua kementerian tersebut dibanding tahun sebelumnya.

Kepolisian sebesar Rp. 90 triliun, kementerian agama sebesar Rp.65 Triliun, kemudian Kementerian sosial sebesar Rp. 62 Triliun, justru kementerian Kesehatan mengalami penurunan dari Rp.57,8 Triliun menjadi sebesar 57,4 triliun.

Dari data diatas menjelaskan bahwa pemerintah sepertinya mengabaikan kesehatan rakyatnya, besaran anggaran kementerian Kesehatan berada jauh di bawah kementerian yang lain, menempati posisi keenam bahkan mengalami penurunan anggaran dari tahun sebelumnya.

Nah, karena pemerintahan jilid dua pak jokowi ini difokuskan pada pembangunan manusia, seharusnya lebih mencari cara yang solutif mengatasi masalah tersebut. Bukan malah justru menaikkan iuran. Beberapa hal yang penulis anggap bisa dilakukan pemerintah baik jangka pendek ataupun jangka Panjang.

Pertama, Pemerintah harus meningkatkan anggaran kesehatan, patokan Badan Kesehatan Dunia (WHO) adalah 15 persen dari anggaran pemerintah, dengan angka yang ada sekarang ini anggaran kesehatan kita jumlahnya masih pada kisaran 5 persen dari APBN.

Kedua, tahun 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan indikasi satu juta klaim fiktif dari rumah sakit kepada BPJS. Pada tahun 2015 sempat dilaporkan 150 klaim fiktif dengan kerugian mencapai Rp.400 Miliar. Ini perlu diutus tuntas. Agar kelemahan sistem yang ada  sekarang segera dibenahi.

Ketiga, jika diperlukan, pemerintah mengevaluasi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional agar lebih berkeadilan, kita perlu belajar dari negara-negara Skandinavia yang tetap mempertahankan sektor kesehatannya sebagai sektor publik.

Kenaikan iuran BPJS ini tentunya akan menambah beban rakyat, pemerintahan yang baru seharusnya memberikan optimisme dan harapan baru bagi rakyat, bukan malah diberi pil pahit.(bk)